SBY, JK dan Aceh: Siapa Paling Berjasa?

Sepertinya isu Aceh tidak bisa dilepaskan dari SBY dan JK. Setelah saling klaim terciptanya perdamain Aceh pada masa kampanye PILPRES yang lalu, ternyata Aceh juga masih jadi lahan diskusi menarik antar dua tokoh ini setelah PILPRES hasil quickcount disiarkan oleh berbagai mass media. JK yang mengklaim jasa nya yang paling besar terhadap perdamaian Aceh malah tidak memperlihatkan hasil siknifikan dengan kontribusinya dibandingkan dengan SBY yang melebihi 90% suara. Ada apakah gerangan?

Aceh dan konflik berkepanjangan

Melihat Aceh hari ini kita harus jauh mundur ke belakang hingga tanggal 26 Maret 1873, ketika Belanda pertama kalinya menyatakan perang kepada Aceh di Kapal Perang Citadel van Antwerpen. Sejak saat itulah Aceh tidak pernah sepi dari konflik dan perang yang berkepanjangan dengan Belanda. Bahkan periode 1876-1896 merupakan Perang Aceh dengan Belanda terlama yang berlangsung dalam sejarah colonial (M Nazar dalam Sejarah Konflik Aceh: Perspektif Pemerintah Aceh).

Perang Aceh memang berakhir dengan kekalahan di pihak Aceh. Namun, roh dari perjuangan panjang dan perlawanan gigih dalam mempertahankan tanah air terus hidup.

Pada masa kemerdekaan, ketika pemerintahan Soekarno-Hatta baru berumur sebulan, yaitu pada tanggal 15 September 1945, untuk pertama kalinya pertikaian Aceh dengan Indonesia terjadi yaitu pada saat Teuku Muhammad Daud Cumbok, putra Ulee Balang menentang kemerdekaan RI di Aceh. Yang kemudian dikenal dengan "Peristiwa Cumbok". Sejak saat itulah dikotomi Indonesia-Aceh mulai menguat Setelah masa pemerintahan Soekarno-Hatta berakhir, dan rezim Orde Baru berkuasa persoalan Aceh masih terus membayangi pemerintahan Soeharto ini. Hingga kemudian pada Sabtu pagi tanggal 4 Desember 1976, Hasan Tiro Mendeklarasikan Aceh Merdeka (AM) di Gunung Tjokkan. Sejak saat itulah beberapa operasi militer di gelar di Aceh, dengan puncaknya adalah ditetapkannya Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi Operasi Jaring Merah.

Konflik Aceh yang berkepanjangan telah menghancurkan seluruh sendi kehidupan masyarakat Aceh. Puluhan ribu menjadi korban kekerasan, hancurnya dunia pendidikan, hilangnya kesempatan kerja, aktivitas ekonomi rakyat tidak berjalan dan rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Konflik juga telah menimbulkan trauma, beban psikis dan luka sosial yang cukup dalam bagi masyarakat Aceh. Oleh karena itu, upaya penyelesaian konflik Aceh telah mulai dirintis sejak Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati dan dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.

Saat Tampuk kekuasaan Pemerintah Indonesia di pimpin oleh Abdurrahman Wahid, Gusdur menawarkan Otonomi Sepenuhnya kepada Aceh, tapi tawaran ini ditentang oleh DPR dan juga Wakil Presiden Megawati, yang menilai kompromi yang dilakukan Gusdur mendorong munculnya gerakan Separatis di seluruh wilayah indonesia dan mengancam integritas NKRI. Dialog demi dialog oleh aktor poros tengah seperti Amin Raiz, tetap saja mangalami jalan buntu damai. Hingga akhirnya pada tahun 2005 ketika SBY menjadi Presiden, mulailah Aceh memasuki babak baru perdamaian setelah musibah tsunami pada Tanggal 26 Desember 2004 yang meluluh Lantakkan Aceh dan menelan korban nyawa sekitar 230 ribu jiwa, 36,786 hilang dan 174.000 tinggal di tenda-tenda pengungsian.

Momentum Tsunami oleh SBY juga dijadikan alasan kuat untuk mengajar tokoh GAM untuk memulai babak perundingan baru. Seperti yang dituliskan oleh Win Tangkilisan di Jakarta Globe.

Aceh Menuju Perdamaian.

Menurut Martti Ahtisaar keberhasilan perdamain di Aceh berlangsung karena didukung oleh semua pihak baik itu kedua pemimpin di Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Disisi lain Gerakan Aceh Merdeka sebagai gerakan yang melakukan perlawanan terhadap Jakarta, juga memiliki keinginan untuk menyelesaikan konflik Aceh. Mempertemukan keinginan Pemerintah RI dan GAM dalam rangka menyelesaikan konflik Aceh tentu tidak semudah yang dibayangkan. Olehnya karenanya kearifan dan kerendahan hati para pemimpin. Hal ini juga sangat dirasakan Ahtisaari yang dijelaskan dalam pidato menobatan nobel perdamaian tahun 2008:

The peace process in Aceh showed how important it is that a country's political leadership is committed to finding a solution to an internal conflict. Joint efforts by the political leadership in Indonesia and the Free Aceh Movement resulted in a peace agreement. However, it was only a start. Social and economic reforms can only progress if both negotiating parties and the population at large are committed to them in the long term. Work remains to be done in developing a national system that protects, sustains and improves the quality of life in Aceh.

Tsunami,merupakan salah satu momentum proses jalan damai mulai dilakukan lagi. Sebelum tsunami, pemerintah diminta untuk segera menghacurkan sayap militer GAM. Itu juga alasan kenapa pernyataan perang dinyatakan di Propinsi ini dipertengahan May 2003. Disisi lain, GAM sedang melakukan taktik perang gerilya untuk tetap bertahan dan mengklain kemenangan ditangan mereka.

Namun setelah tsunami, semuanya berubah. Aceh yang luluh lantah, berubah. Ditengah kalacau balau itu yang ada adalah kemanusian. Baik pemerintah dan juga GAM telah terpecah konsentrasinya. Tidak terpikir untuk pergerakan politik atau gerakan gerilya. Bagi pemerintah sendiri bagaimana agar kondis menuju perdamaian menjadi hal penting serta dengan segera mengerakan bala bantuan untuk membantu para korban serta memulihkan kembali Aceh.(/p)

Dari sisi militer Indonesia di Aceh sendiri mengalami kegalauan, dimana banyak pimpinan militer saat itu ikut hilang dan tewas diterjang ombak tsunami. Kondisi ini jelas mempersulit untuk menghancurkan basis GAM. Tapi Yudhoyono ketika itu langsung menawarkan pimpinan GAM dengan sebuah tawaran: rekontruksi, dan menempatkan agenda ini sebagai perioritas utama untuk memulihkan Aceh. SBY menyatakan kondisi Aceh seperti itu bukanlah waktunya untuk menunjukan kekuatan. Tapi kondisi ini merupakan kesempatan untuk menunjukan "soft power" menuju perdamaian melalui negosiasi (Win Tangkilisan, 2009).

Dengan GAM yang sudah siap bicara, SBY dan JK meminta bantuan Helsinki melalui Crisis Management Initiatives yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, sebagai mediator negosiasi. Pemimpin GAM dan Ahtisaari sendiri pada ketika itu meminta SBY untuk memimpin tim negosiasi, tapi ditolak SBY, karena pemerintah tidak melakukan negosiasi dengan negara lain, tapi oleh kekuatan perlawanan. Untuk alasan sama, SBY tidak memerintahkan Departemen Luar Negri untuk sebagai mediasi dari Indonesia. Sebagai gantinya SBY memerintahkan Mentri Kehakiman dan HAM Hamit Alahuddin untuk memimpin tim sebagai perwakilan pemerintah. Namun GAM dan Ahtisaari meminta agar perwakilan pemerintah dipimpin oleh seseorang yang levelnya lebih tinggi dari pada seorang mentri. Maka oleh karena itulah Yudoyono meminta Kalla untuk melaksanakannya dengan asumsi permintaan tersebut sudah dipenuhi dan bisa dijadikan kompromi.(Win Tangkilisan, 2009)

Sementara JK terlibat dalam meja perundingan. SBY sendiri bermain dalam negeri untuk meyakinkan meyakinkan DPR, ormas dan partai politik bahwa jalan yang telah ditempuh adalah jalan terbaik demi perdamaian di Aceh.

Banyak Pro dan Contra yang muncul selama perundingan dan setelah perundingan. Tapi dengan tegas Pemerintah mengatakan opsi yang telah diambil adalah yang terbaik untuk rakyat Aceh.

Jadi ketika perundingan ini berlangsung Kalla sebenarnya bermain sebagai peran presiden. Dan semua tindakannya selalu selalu atas persetujuan presiden,seperti yang diakui Kalla sendiri. Dan JK menjalankan tugasnya tersebut dengan baik, sehingga akhirnya tercapailah perjanjian tersebut.

Kehebatan JK dalam perundiangan Aceh ini pun diakui SBY dalam pidatonya pada pembubaran BRR Aceh:

"Keberhasilan perdamaian tak lepas dari negosiasi yang bagus dan perundingan yang bagus. Pak Jusuf Kalla berperan di situ," ujar SBY saat itu.

Kenapa opsi perundingan yang dijadikan pemecahan masalah konflik? Menurut mantan Panglima KODAM (Pangdam) I Iskandar Muda Mayjen (pur) Djali Jusuf. Hal ini tidak lain karena ide SBY ketika masih menjadi Menko Polkam, kepada pemerintah yang saat itu dibawah kendali Megawati. SBY ketika itu menegaskan perdamaian Aceh tidak akan terjadi dengan senjata, melainkan perundingan. Upaya perundingan terus dirintis dengan melibatkan pihak internasional, dengan pertimbangan bahwa banyak tokoh GAM yang sudah menetap di luar negeri, kontak diskusi dan perundingan terus dirintis hingga meminta bantuan dan kerjasama dengan pemerintah Swiss untuk bisa mempertemukan pihak pemerintah RI dengan tokoh GAM Hasan Tiro yang menetap di negara tersebut, seperti yang dapat dikutip pada web arsip Menko Polkam. SBY bahkan rela tampil beda dengan cara pandang rekan-rekannya di kalangan tentara. SBY dalam kapasitasnya sebagai Menko Polkam sama sekali tidak tabu mengambil langkah dialog dengan pihak musuh (GAM) dan tidak canggung untuk mengikutsertakan pihak asing dalam proses perundingan penyelesaian konflik Aceh. Sebagai seorang tentara, ini tentu sebuah sikap dan langkah yang sangat berani tentunya. Terbukti, usai Aceh dilanda tsunami usaha penyelesaian konflik melalui jalur perundingan yang melibatkan pihak mediator asing kembali dirintis sejak Januari 2005. (diungkap oleh Risman A Rachman seorang aktivis The Aceh Sprit).

Namun begitu, jika dicermati secara lebih mendalam pada strategi penyelesaian konflik Aceh yang dipakai spirit prajurit pada diri SBY tidaklah terkikis. SBY memang bersedia berunding dengan musuh bahkan dengan sigap menerima pihak asing dalam proses perundingan. Namun, sebagai prajurit SBY terkesan menjadikan perundingan sebagai medan tempur baru untuk menekan dan memojokkan pihak lawan dan pada saat yang sama menggalang dukungan asing untuk mematikan legitimasi pihak lawan. Akhirnya, baik SBY dengan persetujuan Mega sampai pada satu keputusan akhir operasi militer untuk melakukan penumpasan habis terhadap gerakan separatis Aceh tidak akan berhasil membuat GAM bertekuk lutut, dan ini hanya harus dilakukan dengan perundingan perdamaian. Dan langkah itu kemudian mulai diwujudkann ketika SBY menjadi pucuk pimpinan negeri ini (Risman A Rachmad 2009).

Terwujudnya perundingan Helsinki tentu tidak bisa dilepaskan oleh political will pemerintah sendiri. Secara bertahap kemudian peran militer di Aceh mulai dikurangi, perubahan tahap demi tahap status Aceh dari DOM dan kemudian darurat sipil. Selain itu niat dan tekat baik pemerintah untuk pemulihan aceh pasca tjunami adalah salah satu faktor lain yang meluluhkan hati petinggi GAM. Pengaruh masyarakat internasional yang minta GAM realistis dan tidak menuntut kemerdekaan. Mereka mendorong GAM untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui perundingan dengan Pemerintah RI juga memiliki andil besar.

Sebuah perdamain bukanlah jalan yang pendek...tapi terkadang membutuhkan waktu yang panjang... proses dan keberhasilan hari ini bukan hasil sesaat...banyak darah dan material sudah tumpah untuk itu..apakah kita akan melupakannya?

Bersambung....SBY, JK dan Aceh: PILPRES 2009