Aburizal Bakrie (Ical) adalah salah satu tokoh kontroversial bagi SBY dan JK. Ketika PILPRES 2004, tokoh ini adalah sumber dana utama pasangan SBY-JK. Sehingga tidaklah mengherankan selama masa pemerintahan Presiden SBY, 2004-2009, keluarga Aburizal Bakrie, dapat dengan nyaman tidur kendati ribuan orang sengsara akibat kecelakaan pengeboran di Porong. Ketergantungan keuangan pasangan SBY-JK selama masa kampanye membuat posisi keluarga Bakrie aman dari tekanan publik.
Namun setelah SBY dan JK terpecah dan maju sendiri sebagai capres, Ical harus mencari payung politik sendiri agar kepentingan dan kasus bisnisnya terlindung. Pasti tak mudah, pememang pilpres belum tentu akomodatif kepadanya. Memilih SBY atau JK menjadi dilematis sendiri oleh Ical.
Dalam suasana PILPRES seperti sekarang ini, kasus LAPINDO menjadi sorotan utama publik sebagai beban yang masih tersisa dalam pemerintahan SBY-JK. Apa lagi dalam sebulan terakhir semburan gas baru muncul di beberapa titik desa-desa sekitar desa Karang Bendo, Kecamatan Porong Sidoardjo. Kini jumlahnya telah mencapai 120 titik. Semakin hari semburan baru semakin jauh dari titik awal semburan yakni telah mencapai hampir 1 Km jauhnya. Kemunculan semburan baru itu disebabkan pergerakan gas terhambat oleh karena langkah pembuangan lumpur hanya lewat penampungan di kolam tidak lagi dialirkan lewat sungai Porong.
Memilih SBY, tentu adalah pertimbangan penting bagi Ical. Karena kalau diihat dari dua CAPRES Lain. potensi SBY untuk terpilih lagi sebagai presiden lima tahun mendatang sangat besar . Namun bagaimana pun dia harus konsisten sebagai kader GOLKAR dan tidak bisa melepaskan dirinya untuk tetap setia pada calon presiden yang sudah diputuskan partainya itu sendiri, yang tidak lain adalah JK.
Baik kubu SBY dan JK. Secara tidak langsung sebenarnya mengakui, keberadaan bakrie group adalah sandungan bagi mereka.
Tim sukses SBY sendiri dalam Review Indonesia menyatakan " Kini tentu saja persoalannya berbeda. "SBY tentu saja akan bersikap tegas dan tidak sungkan-sungkan memenjarakannya apabila menang dalam pemilihan mendatang. Setelah memerintah selama lima tahun, menurutnya SBY tidak memiliki ketergantungan keuangan seperti dahulu lagi. Namun hal ini cukup diragukan publik, terutama karena lembaga Freedom Institute yang didanai Ical dan dikepalai Rizal Malaranggeng adalah juga pendiri Fox Indonesia, yang menjadi konsultan Tim Sukses SBY-Boediono. Keberadaan Bakrie dalam tim SBY juga dicurigai dengan hadirnya Anindya Bakrie yang notabene adalah anak Ical sendiri dalam acara deklarasi SBY-Boediono pada tanggal 15 Mei 2009 di Bandung.
Lantas bagaimana dengan kubu JK-Wiranto. Jawaban mereka setali tiga uang. "Ical dianggap tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pasangan JK-Wiranto," ujar Pumpida Hidayatullah salah seorang anggota tim sukses JK. Untuk itulah tak ada gunanya bagi pasangan ini untuk menberikan perlindungan politik apabila nanti berhasil memenangkan Pilpres.
Tetapi banyak hal tidak bisa diingkari oleh kubu JK-Win, secara resmi nama Ical masuk dalam 800 tim sukses JK- WIN. Kedekatan dan dukungan Ical terhadap JK untuk memenangkan PILPRES tidak diragukan lagi, dengan kesediaan Ical untuk meminjamkan pesawat pribadinya kepada JK untuk keperluan kampanye di Bali dan Papua (detiknews.com, 20 Juni 2009). Peminjaman pesawat ini bertujuan untuk mempermudah perjalanan JK menuju kedua tempat tersebut tampa harus membutuhkan waktu lama menuju tempat tujuan.
Rupanya kegerahan JK dengan manuver politik Ical untuk merebut posisi sebagai ketua umum GOLKAL sudah mereda. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Yudi Crisnandi sebagai juru bicara Tim Sukses JK-Win yang menyatakan bahwa Golkar solit untuk mendukung JK. Melunaknya JK terhadap Ical mungkin disebabkan terlihatnya komitmen Ical dengan melakukan penolakannya terhadap kunjungan DPD I Dan II yan menyokong percepatan Munas Golkar (okezone.com, 14 Juni 2009).
Apakah Ical mulai merasa JK punya peluang besar untuk menang? Sehingga sekarang dia mulai menunjukan kontribusi besarnya pada kubu JK? Bagaimana dengan kakinya di SBY? Entahlah.
Minggu, 21 Juni 2009
Kamis, 18 Juni 2009
JK dan Poso
Saya memang buka anak asli Poso atau pun Sulawesi Tengah. Namun bagi saya SULTENG adalah kampung kedua saya (maaf kalau terkesan menggunakan kalimat salah seorang CAPRES he..he..he..) karena lebih 10 tahun orang tua saya mengabdi di Propinsi ini, khususnya di kota Palu hingga beliau pensiun saat sekarang. Dan selama itu juga saya selalu pulang ke Palu setiap kali ada liburan sekolah/kuliah. Ketika kerusuhan Poso yang tak ada hentinya di tahun 2001-2003 saya juga merasakan suasana getir, bagaimana kerusuhan yang tadinya bermuara dari Poso dan kemudian juga membuat Palu terasa mencekam. Libur menjelang perayaan natal dan tahun baru atau pun lebaran bagi kami adalah saatnya was-was. Bahkan untuk keluarga saya nyaris kami tidak mau jauh-jauh dari rumah, karena takut kalau tiba-tiba kami yang akan jadi sasaran tembak atau bom.
Ngomong-ngomong, sebenarnya saya tidak mau cerita pengalaman saya tentang kerusuhan di Palu atau SULTENG sendiri, tapi saya tergelitik ingin berbagi informasi menanggapi tulisan saudara dialognol: Hanya Jusuf Kalla tidak ada SBY dan Mega dalam perdamaian itu beberapa hari lalu. Informasi yang saya sampaikan ini bukan sekedar pengalaman pribadi dan selentingan info yang saya dengar ketika kerusuhan Poso itu terjadi, tapi ini adalah berita yang saya baca dari surat kabar lokal yang diperkuat dari sumber lain.
Poso dan Konflik
Pertikaian masyarakat asli di Poso sebenarnya bukan hal baru, dulu ketika pada 1892-1902), dua penduduk kawasan ini To (orang) Napu dan To Ondae, juga penah terjadi perselisihan yang memakan korban 194 jiwa di kedua belah pihak. Konflik ini kemudian teredam ketika terjadi ekspansi Belanda memasuki abad 20an. Belanda saat itu tidak sekedar melihat peluang peranian di daerah ini, namun sebenarnya dia tertertarik dengan kekayaan potensi tambangnya hasil survey dari beberapa geolog asing (Sangaji 2006).
Setelah Indonesia Merdeka, potensi wilayah ini belum sepenuhnya tergarap. Namun pesonanya tak pernah padam. Pertengahan 1990-an, PT Inco, anak perusahaan Inco Ltd asal Kanada, sangat bernafsu mengeksploitasi biji nikel laterit di Bungku, wilayah Poso yang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Morowali sejak 2000. Tahun 1998, menjelang pecah kekerasan Poso, PT Mandar Uli Mineral, anak perusahaan Rio Tinto, korporasi transnasional Anglo-Australia, juga mengantongi kontrak karya untuk menambang emas di atas wilayah sekitar 550.000 hektar, di mana sebagian besar arealnya termasuk wilayah Kabupaten Poso. Keberadaan perusahaan asing ini, sebenarnya tidak bisa bilang mulus juga. Rakyat yang berada disekitar wilayah penambangan merasa dirugikan karena telah merampas hak hulayat rakyat sekitar area konsesi, ketidakadilan dan kerusakan lingkungan. Ketika perusahaan tersebut (Khususnya Inco) meraut untung besar, sedangkan rakyat hanya merasakan debu dari aktivitas pertambangan mereka.
Tiba-tiba pada tanggal 25 Desember 1998, terjadi suasana mencekam di daerah ini. Pemicunya berawal seorang bernama Roy Runtu (Kristen) dalam kondisi mabuk membacok Ridwan (muslim) yang sedang berada di sebuah masjid. Keduanya mengadu ke kelompok masing-masing. Bentrokan pun terjadi. Korban atau kerugian yang terjadi adalah 100-an orang luka-luka, tiga sepeda motor dibakar dan sejumlah rumah penduduk rusak. (Radar sulteng, 26 Desember 1998). Dari kasus inilah kemudian disinyalir perselisihan etno-religi. Pola yang hampir sama kembali terjadi hampir sepanjang tahun 2000. Di bulan April 2000, dua pemuda pemabuk asal Desa Lambodia dan Lawanga (desa Islam dan Kristen) tanpa alasan yang jelas terlibat pertikaian. Warga kedua desa saling serang. Aksi bentrok massa meluas ke daerah sekitar Poso. Akibatnya, tiga orang tewas, empat orang luka-luka, 267 rumah terbakar. Berawal dari sini nyaris kerusuhan di Poso tidak pernah berhenti (Tempointaktive, 2004 & kliping berita dari Radal Sulteng)).
Akhirnya, pemerintah mengerahkan sekitar 1.300 personel TNI dan Polisi untuk mengakhiri kekerasan. Desember 2001, Susilo Bambang Yudoyono (ketika itu adalah Menko POLKAM) dan Jusuf Kalla (Ketika itu Menko Kesra) menggiring wakil-wakil dari komunitas yang dianggap bertikai duduk berunding di Malino I. Hasilnya, perang terbuka dapat dicegah.
Tapi Malino I tidak bisa dibilang berasil. Hanya berselang beberapa bulan, Dua bom rakitan meledak di daerah Desa Ratulene, Kecamatan Poso Pesisir, tepatnya di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum. Dan dilanjutkan dengan bom-bom berikutnya di sepanjang tahun 2002 dan 2003. Yang semakin terlihat bahwa semua aksi saparatis tersebut terlihat seperti terencana dan bukan sekedar konflik yang sifatnya SARA. Pola-pola seperti adanya bom rakitan, pemasangan paku di jalan-jalan desa sasaran kerusuhan untuk menghambat jalur jalannya aparat menuju lokasi dan serangan beruntun secara bersamaan. Namun sayang pengakuan ini baru diakui oleh JK ditahun 2006, sebagai pihak yang paling vokal terhadap masalah Poso ini.
POSO dan BERBAGAI KEPENTINAN
Terus berulangnya kerusuhan Poso, menjadi pertanyaan banyak pihak. Bahkan mulai banyak pihak yang menduga bahwa konflik Poso sebenarnya direncanakan oleh beberapa pihak yang mendapat keuntungan dari kekisruhan tersebut.
Temuan para NGO yang bergabung dalam Poso Center, mengidentikasikan industri pengungsi yang sarat dengan korupsi dan manipulasi pasca disalurkannya Rp 168 milyar untuk pengungsi korban kerusuhan Poso di tahun 2001. Bantuan itu meliputi jaminan hidup (jadup) dan bekal hidup (bedup), bahan bangunan rumah (BBR), pemulangan pengungsi, santunan korban, dan dana lauk pauk. Dana tersebut telah dikorupsi secara massive dengan modus korupsi penggelembungan (mark-up) angka pengungsi, pemotongan, pembayaran fiktif, pemalsuan dokumen, penyogokan, dan modus manipulatif lainnya. Temuan lainnya menunjukkan korupsi dana bantuan pengungsi juga telah menimbulkan pola kekerasan baru, seperti pemenggalan kepala Kepala Desa Pinedapa karena tidak menandatangani tanda tangan fiktif jumlah pengungsi yang dananya dikorupsi. Ironisnya, mantan Kepala Dinas Sosial, Andi Asikin Suyuti, yang sebelumnya divonis lima tahun penjara karena korupsi dana bantuan pengungsi sejumlah Rp 9 milyar justru dibebaskan pengadilan negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2006.
Eksistensi konflik ini juga dicurigai dijadikan strategi para pemilik modal besar dalam rangka mempermudah untuk menguasai wilayah yang dianggap potensial bagi bisnis mereka. Karena rencana gelar proyek-proyek raksasa tersebut, memerlukan back up dari aparat keamanan dalam rangka pembebasan tanah dan mengacaukan jaringan resistensi rakyat setempat.
Bisa dibayangkan betapa ketatnya penjagaan di Poso setelah konflik pecah. Diawal konflik pecah markas besar (Mabes) Polri di Jakarta mengeluarkan satu kebijakan dengan mendirikan Komando Lapangan Operasi (Dankolaops). Saat konflik berlanjut di Poso melalui kebijakan Jakarta Operasi Militer digelar. Mobilisasi kekuatan militer kembali terjadi pada awal tahun 2001 dengan sandi Operasi Sintuwu Maroso I, tahun 2002 Sintuwu Maroso II, tahun 2003 Sintuwu Maroso III.
Pada tahun 2003 ini juga (bulan Oktober) Susilo Bambang Yudhoyono, mengumumkan bahwa dilaksanakannya operasi intelejen di wilayah Poso dan Sekitarnya lembaga-lembaga intelejen seperti BIN, Kopassus, BAIS dan Mabes Polri saat ini masih melakukan operasi intelejen dengan cara, salah satunya, melakukan penggalangan di masyarakat. Pada pertengahan April 2004 Operasi Sintuwu Maroso di perpanjang lagi. Operasi Sintuwu Maroso ini mem-BKO-kan satuan militer dan Polisi.
Bila dilihat dari jumlah pasukan TNI dan Polisi yang beroperasi di daerah Poso dari 2001 hingga 2004 jumlahnya meningkat lebih tiga kali lipat dari 1.321 menjadi 3.900 orang (Laporan Kontras 2004) untuk jumlah penduduk yang ketika itu berjumlah 233.496 orang
Jadi siapa saja yang diuntungkan dari kerusuhan Poso yang tiada henti ini? Tentukan Dua perusahaan asing diatas dan tiga konglomerat nasional yang sudah berancang-ancang mengangkangi wilayah Poso yang kaya sumber daya alam: Medco mengincar tambang minyak di Teluk Tolo dan daratan kabupaten Banggai. Artha Graha (kelompok binis Tionghoa dan para jenderal TNI-AD) mengincar kabupaten Morowali. Bukaka (Kalla group) (membangun PLTA raksasa di Sungai Poso untuk kepentingan 2 bisnis tambang mereka di bidang Nikel, di Soroako dan Pomala'a. (Erros Jafar, 2006).
Rio Tinto sendiri di Marowali pada pertengahan Juni 2006, mengumumkan rencana penambangan nikel dekat areal kontrak karya PT Inco di Morowali. Seorang eksekutif perusahaan menyatakan akan menanam modal sebesar 1 miliar dollar AS, mempekerjakan 5.000 buruh, dan memproduksi nikel 46.000 metrik ton setiap tahun. Sang eksekutif menyatakannya setelah bertemu Wapres Jusuf Kalla (Reuter, 20/6/2006).
Sedangkan Medco E & P Sulawesi dengan joint operasion body bersama Pertamina akan melakukan eksploitasi minyak di Di Teluk Tolo, khususnya di wilayah Kabupaten Morowali, Perusahaan telah memproduksi minyak mentah dari Lapangan Tiaka sejak 31 Juli 2005. Pengapalan perdana produksi minyak mentah berlangsung 12 Januari 2006, dengan mengirim 75.000 barrel ke kilang Pertamina Plaju (Kompas, 13/1/2006).
PT Bukaka Hydropower Engineering & Consulting Company, perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla mengarap proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 740 MW. Proyek dengan investasi I,4 triliun ini memanfaatkan aliran Sungai Poso. PLTA ini hendak menyuplai kebutuhan industri di Sulawesi Selatan. Untuk itu, perusahaan tengah membangun tower-tower saluran udara tegangan ekstra tinggi di atas tanah-tanah pertanian warga Poso menerobos ke Sulawesi Selatan.
PERLINDUNGAN MODAL
Seperti biasanya, kehadiran perusahaan raksasa memicu konflik dengan petani. Sejak akhir 1990-an, penduduk asli Bungku dan transmigran asal Bali, Lombok, dan Jawa bertikai dengan PT Inco karena areal kontrak karya terletak tepat di atas lahan-lahan pertanian. Dalam proyek PLTA, warga 11 desa di sekitar Danau Poso resah karena proyek ini menimbulkan banyak masalah, terutama soal ganti rugi tanah.
Bagi korporasi-korporasi raksasa, kekerasan Poso seperti blessing in disguise. Pasukan-pasukan tempur organik yang ditempatkan di sana dan sekitarnya, dengan dalih meredam kekerasan, justru "berdwifungsi" sebagai pelindung modal dari oposisi para petani. Dua kompi pasukan dari TNI dan Brimob ditempatkan di Morowali, dekat wilayah konsesi PT Inco, Rio Tinto, Pertamina dan Medco, dan perkebunan sawit milik Guthrie, Malaysia. Lokasi proyek PLTA Poso terletak persis di antara Markas Yonif 714/Sintuwu Maroso dan markas kompi senapan C Yonif tersebut, dalam jarak antarmarkas sekitar 70 kilometer. Dengan demikian, korporasi-korporasi itu menarik keuntungan dari "militerisasi" di bawah ketidaknyamanan Poso.
Permasalahan lainnya adalah pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulawena di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) dianggap melanggar aturan pemerintah serta tidak menghargai hak asasi manusia (HAM). Pembangunan PLTA Sulewana sebagai kerja sama investasi PT. Hadji Kalla dan PT. Bukaka Hydropower Engineering & Consulting Company itu, melanggar UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 27/1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Keputusan Meneg Lingkungan Hidup No 3/200 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Amdal. Bahkan masyarakat sekitar merasakan adanya intimidasi pihak TNI agar proyek ini bisa terlaksana.
Walau menuai kecaman dari masyarakat lokal. JK tetap bersikukuh agar proyek ini tetap dilaksanakan dengan alasan untuk memenuhi pasokan listrik wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya (Kompas, 18 Juli 2008).
Selama ini publik hanya melihat kekerasan berdarah di Poso, tanpa perhatian terhadap konflik-konflik struktural menyusul kehadiran korporasi-korporasi raksasa. Isu kekerasan struktural, karena pengambilan lahan petani secara paksa atau setengah paksa, tenggelam oleh kasus-kasus penembakan, peledakan bom, pembunuhan, dan pembakaran. Padahal, modal leluasa bergerak ke Poso karena tersedianya "jalan tol", yakni kekerasan bermasker konflik horizontal.
Ngomong-ngomong, sebenarnya saya tidak mau cerita pengalaman saya tentang kerusuhan di Palu atau SULTENG sendiri, tapi saya tergelitik ingin berbagi informasi menanggapi tulisan saudara dialognol: Hanya Jusuf Kalla tidak ada SBY dan Mega dalam perdamaian itu beberapa hari lalu. Informasi yang saya sampaikan ini bukan sekedar pengalaman pribadi dan selentingan info yang saya dengar ketika kerusuhan Poso itu terjadi, tapi ini adalah berita yang saya baca dari surat kabar lokal yang diperkuat dari sumber lain.
Poso dan Konflik
Pertikaian masyarakat asli di Poso sebenarnya bukan hal baru, dulu ketika pada 1892-1902), dua penduduk kawasan ini To (orang) Napu dan To Ondae, juga penah terjadi perselisihan yang memakan korban 194 jiwa di kedua belah pihak. Konflik ini kemudian teredam ketika terjadi ekspansi Belanda memasuki abad 20an. Belanda saat itu tidak sekedar melihat peluang peranian di daerah ini, namun sebenarnya dia tertertarik dengan kekayaan potensi tambangnya hasil survey dari beberapa geolog asing (Sangaji 2006).
Setelah Indonesia Merdeka, potensi wilayah ini belum sepenuhnya tergarap. Namun pesonanya tak pernah padam. Pertengahan 1990-an, PT Inco, anak perusahaan Inco Ltd asal Kanada, sangat bernafsu mengeksploitasi biji nikel laterit di Bungku, wilayah Poso yang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Morowali sejak 2000. Tahun 1998, menjelang pecah kekerasan Poso, PT Mandar Uli Mineral, anak perusahaan Rio Tinto, korporasi transnasional Anglo-Australia, juga mengantongi kontrak karya untuk menambang emas di atas wilayah sekitar 550.000 hektar, di mana sebagian besar arealnya termasuk wilayah Kabupaten Poso. Keberadaan perusahaan asing ini, sebenarnya tidak bisa bilang mulus juga. Rakyat yang berada disekitar wilayah penambangan merasa dirugikan karena telah merampas hak hulayat rakyat sekitar area konsesi, ketidakadilan dan kerusakan lingkungan. Ketika perusahaan tersebut (Khususnya Inco) meraut untung besar, sedangkan rakyat hanya merasakan debu dari aktivitas pertambangan mereka.
Tiba-tiba pada tanggal 25 Desember 1998, terjadi suasana mencekam di daerah ini. Pemicunya berawal seorang bernama Roy Runtu (Kristen) dalam kondisi mabuk membacok Ridwan (muslim) yang sedang berada di sebuah masjid. Keduanya mengadu ke kelompok masing-masing. Bentrokan pun terjadi. Korban atau kerugian yang terjadi adalah 100-an orang luka-luka, tiga sepeda motor dibakar dan sejumlah rumah penduduk rusak. (Radar sulteng, 26 Desember 1998). Dari kasus inilah kemudian disinyalir perselisihan etno-religi. Pola yang hampir sama kembali terjadi hampir sepanjang tahun 2000. Di bulan April 2000, dua pemuda pemabuk asal Desa Lambodia dan Lawanga (desa Islam dan Kristen) tanpa alasan yang jelas terlibat pertikaian. Warga kedua desa saling serang. Aksi bentrok massa meluas ke daerah sekitar Poso. Akibatnya, tiga orang tewas, empat orang luka-luka, 267 rumah terbakar. Berawal dari sini nyaris kerusuhan di Poso tidak pernah berhenti (Tempointaktive, 2004 & kliping berita dari Radal Sulteng)).
Akhirnya, pemerintah mengerahkan sekitar 1.300 personel TNI dan Polisi untuk mengakhiri kekerasan. Desember 2001, Susilo Bambang Yudoyono (ketika itu adalah Menko POLKAM) dan Jusuf Kalla (Ketika itu Menko Kesra) menggiring wakil-wakil dari komunitas yang dianggap bertikai duduk berunding di Malino I. Hasilnya, perang terbuka dapat dicegah.
Tapi Malino I tidak bisa dibilang berasil. Hanya berselang beberapa bulan, Dua bom rakitan meledak di daerah Desa Ratulene, Kecamatan Poso Pesisir, tepatnya di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum. Dan dilanjutkan dengan bom-bom berikutnya di sepanjang tahun 2002 dan 2003. Yang semakin terlihat bahwa semua aksi saparatis tersebut terlihat seperti terencana dan bukan sekedar konflik yang sifatnya SARA. Pola-pola seperti adanya bom rakitan, pemasangan paku di jalan-jalan desa sasaran kerusuhan untuk menghambat jalur jalannya aparat menuju lokasi dan serangan beruntun secara bersamaan. Namun sayang pengakuan ini baru diakui oleh JK ditahun 2006, sebagai pihak yang paling vokal terhadap masalah Poso ini.
POSO dan BERBAGAI KEPENTINAN
Terus berulangnya kerusuhan Poso, menjadi pertanyaan banyak pihak. Bahkan mulai banyak pihak yang menduga bahwa konflik Poso sebenarnya direncanakan oleh beberapa pihak yang mendapat keuntungan dari kekisruhan tersebut.
Temuan para NGO yang bergabung dalam Poso Center, mengidentikasikan industri pengungsi yang sarat dengan korupsi dan manipulasi pasca disalurkannya Rp 168 milyar untuk pengungsi korban kerusuhan Poso di tahun 2001. Bantuan itu meliputi jaminan hidup (jadup) dan bekal hidup (bedup), bahan bangunan rumah (BBR), pemulangan pengungsi, santunan korban, dan dana lauk pauk. Dana tersebut telah dikorupsi secara massive dengan modus korupsi penggelembungan (mark-up) angka pengungsi, pemotongan, pembayaran fiktif, pemalsuan dokumen, penyogokan, dan modus manipulatif lainnya. Temuan lainnya menunjukkan korupsi dana bantuan pengungsi juga telah menimbulkan pola kekerasan baru, seperti pemenggalan kepala Kepala Desa Pinedapa karena tidak menandatangani tanda tangan fiktif jumlah pengungsi yang dananya dikorupsi. Ironisnya, mantan Kepala Dinas Sosial, Andi Asikin Suyuti, yang sebelumnya divonis lima tahun penjara karena korupsi dana bantuan pengungsi sejumlah Rp 9 milyar justru dibebaskan pengadilan negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2006.
Eksistensi konflik ini juga dicurigai dijadikan strategi para pemilik modal besar dalam rangka mempermudah untuk menguasai wilayah yang dianggap potensial bagi bisnis mereka. Karena rencana gelar proyek-proyek raksasa tersebut, memerlukan back up dari aparat keamanan dalam rangka pembebasan tanah dan mengacaukan jaringan resistensi rakyat setempat.
Bisa dibayangkan betapa ketatnya penjagaan di Poso setelah konflik pecah. Diawal konflik pecah markas besar (Mabes) Polri di Jakarta mengeluarkan satu kebijakan dengan mendirikan Komando Lapangan Operasi (Dankolaops). Saat konflik berlanjut di Poso melalui kebijakan Jakarta Operasi Militer digelar. Mobilisasi kekuatan militer kembali terjadi pada awal tahun 2001 dengan sandi Operasi Sintuwu Maroso I, tahun 2002 Sintuwu Maroso II, tahun 2003 Sintuwu Maroso III.
Pada tahun 2003 ini juga (bulan Oktober) Susilo Bambang Yudhoyono, mengumumkan bahwa dilaksanakannya operasi intelejen di wilayah Poso dan Sekitarnya lembaga-lembaga intelejen seperti BIN, Kopassus, BAIS dan Mabes Polri saat ini masih melakukan operasi intelejen dengan cara, salah satunya, melakukan penggalangan di masyarakat. Pada pertengahan April 2004 Operasi Sintuwu Maroso di perpanjang lagi. Operasi Sintuwu Maroso ini mem-BKO-kan satuan militer dan Polisi.
Bila dilihat dari jumlah pasukan TNI dan Polisi yang beroperasi di daerah Poso dari 2001 hingga 2004 jumlahnya meningkat lebih tiga kali lipat dari 1.321 menjadi 3.900 orang (Laporan Kontras 2004) untuk jumlah penduduk yang ketika itu berjumlah 233.496 orang
Jadi siapa saja yang diuntungkan dari kerusuhan Poso yang tiada henti ini? Tentukan Dua perusahaan asing diatas dan tiga konglomerat nasional yang sudah berancang-ancang mengangkangi wilayah Poso yang kaya sumber daya alam: Medco mengincar tambang minyak di Teluk Tolo dan daratan kabupaten Banggai. Artha Graha (kelompok binis Tionghoa dan para jenderal TNI-AD) mengincar kabupaten Morowali. Bukaka (Kalla group) (membangun PLTA raksasa di Sungai Poso untuk kepentingan 2 bisnis tambang mereka di bidang Nikel, di Soroako dan Pomala'a. (Erros Jafar, 2006).
Rio Tinto sendiri di Marowali pada pertengahan Juni 2006, mengumumkan rencana penambangan nikel dekat areal kontrak karya PT Inco di Morowali. Seorang eksekutif perusahaan menyatakan akan menanam modal sebesar 1 miliar dollar AS, mempekerjakan 5.000 buruh, dan memproduksi nikel 46.000 metrik ton setiap tahun. Sang eksekutif menyatakannya setelah bertemu Wapres Jusuf Kalla (Reuter, 20/6/2006).
Sedangkan Medco E & P Sulawesi dengan joint operasion body bersama Pertamina akan melakukan eksploitasi minyak di Di Teluk Tolo, khususnya di wilayah Kabupaten Morowali, Perusahaan telah memproduksi minyak mentah dari Lapangan Tiaka sejak 31 Juli 2005. Pengapalan perdana produksi minyak mentah berlangsung 12 Januari 2006, dengan mengirim 75.000 barrel ke kilang Pertamina Plaju (Kompas, 13/1/2006).
PT Bukaka Hydropower Engineering & Consulting Company, perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla mengarap proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 740 MW. Proyek dengan investasi I,4 triliun ini memanfaatkan aliran Sungai Poso. PLTA ini hendak menyuplai kebutuhan industri di Sulawesi Selatan. Untuk itu, perusahaan tengah membangun tower-tower saluran udara tegangan ekstra tinggi di atas tanah-tanah pertanian warga Poso menerobos ke Sulawesi Selatan.
PERLINDUNGAN MODAL
Seperti biasanya, kehadiran perusahaan raksasa memicu konflik dengan petani. Sejak akhir 1990-an, penduduk asli Bungku dan transmigran asal Bali, Lombok, dan Jawa bertikai dengan PT Inco karena areal kontrak karya terletak tepat di atas lahan-lahan pertanian. Dalam proyek PLTA, warga 11 desa di sekitar Danau Poso resah karena proyek ini menimbulkan banyak masalah, terutama soal ganti rugi tanah.
Bagi korporasi-korporasi raksasa, kekerasan Poso seperti blessing in disguise. Pasukan-pasukan tempur organik yang ditempatkan di sana dan sekitarnya, dengan dalih meredam kekerasan, justru "berdwifungsi" sebagai pelindung modal dari oposisi para petani. Dua kompi pasukan dari TNI dan Brimob ditempatkan di Morowali, dekat wilayah konsesi PT Inco, Rio Tinto, Pertamina dan Medco, dan perkebunan sawit milik Guthrie, Malaysia. Lokasi proyek PLTA Poso terletak persis di antara Markas Yonif 714/Sintuwu Maroso dan markas kompi senapan C Yonif tersebut, dalam jarak antarmarkas sekitar 70 kilometer. Dengan demikian, korporasi-korporasi itu menarik keuntungan dari "militerisasi" di bawah ketidaknyamanan Poso.
Permasalahan lainnya adalah pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulawena di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) dianggap melanggar aturan pemerintah serta tidak menghargai hak asasi manusia (HAM). Pembangunan PLTA Sulewana sebagai kerja sama investasi PT. Hadji Kalla dan PT. Bukaka Hydropower Engineering & Consulting Company itu, melanggar UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 27/1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Keputusan Meneg Lingkungan Hidup No 3/200 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Amdal. Bahkan masyarakat sekitar merasakan adanya intimidasi pihak TNI agar proyek ini bisa terlaksana.
Walau menuai kecaman dari masyarakat lokal. JK tetap bersikukuh agar proyek ini tetap dilaksanakan dengan alasan untuk memenuhi pasokan listrik wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya (Kompas, 18 Juli 2008).
Selama ini publik hanya melihat kekerasan berdarah di Poso, tanpa perhatian terhadap konflik-konflik struktural menyusul kehadiran korporasi-korporasi raksasa. Isu kekerasan struktural, karena pengambilan lahan petani secara paksa atau setengah paksa, tenggelam oleh kasus-kasus penembakan, peledakan bom, pembunuhan, dan pembakaran. Padahal, modal leluasa bergerak ke Poso karena tersedianya "jalan tol", yakni kekerasan bermasker konflik horizontal.
Selasa, 09 Juni 2009
JK dan Bisnis Keluarga
Melihat judulnya, saya yakin semua fans JK pasti akan langsung komentar "Mang kenapa? Ga boleh?..sama kayak sensitifnya tim suksesnya JK-WIN dengan isu ini. Well... sekali lagi saya tidak akan berniat untuk black campaingn untuk CAPRES yang satu ini, tapi saya hanya mencoba berbagi informasi hasil penelusuran saya.
Jusuf Kalla adalah anak ke-2 dari 17 orang bersaudara dari pasangan pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Groups. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Tahun 1968, Jusuf Kalla menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, penjualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi.
Tapi kenapa bisnis keluarga yang dijalankan bertahun-tahun ini, kemudian dianggap menjadi isu sandungan bagi pencalonan JK sebagai RI-1?. Mari kita bahas.
Jaringan Bisnis Keluarga yang Dikaitkan dengan JK
Salah satu perusahaan JK yang terkenal adalah PT Bukaka Teknik Utama didirikan untuk rekayasa industri dan dikenal sebagai pelopor pabrik Aspal Mixing Plant (AMP) dan gangway (garbarata) di Bandara.
Perusahaan ini disorot banyak publik pada tahun 2005, ketika dia dinyatakan menang tender proyek jalan tol Makassar seksi IV sepanjang 11,2 kilometer. Nilai proyeknya mencapai Rp 450 milyar. Tender ini dianggap bebas hambatan. Karena dalam tender pun Bumi Karsa hanya bersaing dengan Bosowa Marga Nusantara, yang berminat menggarap jalur yang sama. Meski bersaing, Bosowa punya hubungan istimewa dengan Jusuf Kalla. Pemilik Bosowa, Aksa Mahmud, menikah dengan Ramlah, adik perempuan Jusuf Kalla. Bosowa adalah pengelola tol Pelabuhan Makassar-Tallo, tol Makassar yang sekarang dikelola Bosowa sepi pengguna. Sampai-sampai, pengelola tol menyediakan door prize bagi pengendara yang melewati jalan bebas hambatan itu.
Selain itu Proyek yang digarap perusahaan PT Bukaka adalah Cikampek-Palimanan, Pasuruan-Probolinggo, dan Ciawi-Sukabumi. Khusus Cikampek-Palimanan sepanjang 114 kilometer, PT Bukaka kebagian jatah menggarap 37 kilometer. Selebihnya digarap oleh PT Bhaskara Lokabuana milik Henry Pribadi serta Interra Resources milik Edward Soeryadjaya.
PT. Bukaka juga adalah salah satu perusahaan yang memiliki bisnis kuat pengadaan garbarata (jembatan antara terminal dan pesawat di bandara udara) dibeberapa bandara nasional, diantaranya bandara Juanda sebanyak 13 unit, bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sebanyak 3 unit dan bandara Tabing sebanyak 2 unit. Sebelumnya, Bukaka juga sudah menyelesaikan proyek garbarata di bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Sedangkan, untuk bandara Soekarno-Hatta, khususnya garbarata kaca baru satu unit. Namun, hampir semua garbarata baja di sejumlah bandara di Indonesia juga produksi Bukaka. Kecuali garbarata di bandara Menado dan Ambon yang menggunakan produk Prancis.
Pembangunan proyek infrstruktur ini tidak lepas dari impian Jusuf Kalla membangun infrastruktur yang kuat di Indonesia. Sejak awal 2004, Kalla rutin mengadakan pertemuan ''Reboan'', sebulan sekali. Pesertanya sekitar 30 orang. Saat itu, Kalla masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
Peserta diskusi antara lain Menkimpraswil Soenarno, Menteri Keuangan Boediono, Menteri BUMN Laksamana Sukardi, dan para pejabat lainnya. Pada awalnya, pertemuan itu banyak membahas tentang upaya mengurangi kemiskinan. Setelah lama berdiskusi, Jusuf Kalla melontarkan usul kejutan. "Mari membangun sejuta rumah dan seribu kilometer jalan tol," katanya
Ide itu akhirnya makin matang setelah Jusuf Kalla menjadi wakil presiden. Dialah pemprakarsa Infrastructure Summit. Dalam acara yang dihadiri pengusaha dari 20 negara itu, Kalla dan Menteri Perekonomian Aburizal Bakrie menawarkan berbagai proyek infrastruktur.
Pada pertemuan itu, Indonesia menawarkan 91 proyek, 38 di antaranya jalan tol. Proyek yang semula direncanakan 1.000 kilometer melonjak jadi 1.597 kilometer. Namun ada tiga ruas yang digarap Jasa Marga atas penunjukan pemerintah. Yakni Gempol-Pasuruan, Semarang-Solo, dan Bogor Ring Road. Pada awalnya, jalur ini dikelola perusahaan swasta, yang belakangan menyerah, tak mampu melaksanakan proyeknya.
Pemutusan tender ini sempat menjadi polemik antara DPR dan beberapa kalangan, apa lagi dalam tender tersebut juga salah satunya adalah perusahaan milik Aburizal Bakrie yang juga menteri Perekonomian kabinet yang dipimpin SBY tersebut."Bakrie Group dan keluarga Kalla sepatutnya tidak ikut tender ini," kata Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismet Hasan Putro. Keterlibatan perusahaan mereka dinilai akan menimbulkan kerancuan tender. "Bagaimanapun, panitia akan segan kepada Kalla dan Bakrie," Ismet menambahkan.
Jusuf Kalla sendiri keberatan dengan sangkaan miring tentang perusahaan miliknya. "Apa tidak etisnya kalau ikut tender? Perusahaan saya sudah beroperasi 50 tahun," katanya. Kalau tidak boleh mendaftar, Jusuf Kalla justru merasa mendapat diskriminasi. "Sangat berbahaya kalau bangsa ini berdiskriminasi," .
Sebenarnya yang menjadi persoalan tidak hanya sebatas penentuan tender, namun juga pembangunan infrastruktur yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya sistem transportasi yang massal dan berkesinambungan (Faisal Basri dalam diskusi 'Capres-Cawapres Pengusaha, Berbahayakah?' yang digelar di Hongkong Cafe, Jl Sunda, Jakarta, Kamis (4/6/2009)) seperti Kasus Proyek Makasa -Tollo seperti yang diungkap diatas.
Proyek Jakarta Monorel juga sebagai salah satu proyek besar yang dikaitkan dengan Bukaka group. Proyek yang sedianya digarap Pada 2003 pada awalnya diserahkan kepada perusahaan Malaysia MTrans, pembangun Monorel KL, konstruksi dimulai pada Juni 2004 tetapi ditunda hanya setelah berjalan beberapa minggu. MoU MTrans dibatalkan, dan proyek diberikan kepada konsorsium utama Singapura Omnico, yang mengusulkan menggunakan teknologi maglev oleh perusahaan Korea Selatan ROTEM. Pada Juli 2005, projek ini berganti tangan lagi dengan MoU baru diberikan kepada sebuah konsorsium perusahaan Indonesia yang dipimpin oleh PT Bukaka Teknik Utama, PT INKA, dan Siemens Indonesia. Omnico menentang ini.
Proyek Monorel ini juga yang menjadi awal dari perbedaan pendapat antara JK dan Boediono. JK meminta pemerintah untuk menjamin proyek ini agar segera terlaksana. Namun Boediono menolak untuk memberikan jaminan proyek ini karena melabrak banyak aturan yang berlaku. Khususnya aturan tentang perkeretaapian. Berdasarkan UU, semua proyek perkretaapian hanya dikelola oleh PT KA. Tidak ada peluang sama sekali bagi swasta. Menurut Boediono, untuk bisa menjamin proyek ini, maka UU harus dirobah dulu dan itu butuh beberapa waktu agar swasta bisa masuk dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api.
PT Bukaka juga disorot sebagai salah satu perusahaan yang diuntungkan karena kerusahaan Poso yang terus berulang. Perusahaan ini ketika itu sedang membangun sebuah PLTA yang sangat kontroversial di sana, yang berdampak terhadap desa-desa sepanjang sungai Poso dan juga beberapa kelompok perusahaan lain dengan penempatan pasukan sebanyak-banyaknya ke Sulewesi Tengah bagian Timur. Fakta ini diungkapkan oleh George Junus Aditjondro (GJA) dari Poso Centre kepada Radio Nederland Wereldomroep. Jusuf Kalla dinilai GJA lalai dan sengaja mengulur-ngulur penyelesain konflik Poso, dan baru mengungkapkan konflik terbusut sebagai bukan konflik komunal, tapi sisa-sisa radikalisme pada tahun 2006. Pada hal menurutnya mestinya JK sudah menyikapi hal tersebut sejak Malino 9 Desember tahun 2001. GJA menyebutkan bahwa orang yang mengenal konflik Poso sudah tahu bahwa ini bukan lagi konflik antara komunitas Kristen dan komunitas Islam. "Kan yang jadi sasaran adalah komunitas Kristen. Tapi komunitas Kristen juga tidak melihat bahwa yang menyerang mereka atau berbagai tindakan penembakan misterius dan lain-lain itu dilakukan oleh komunitas Islam. Mereka lebih melihatnya itu sebagai tindakan orang-orang yang terlatih. Baik dari dalam aparat sendiri, maupun orang-orang yang dilatih oleh unsur-unsur militer dan polisi.
Perusahaan lain yang selalu dikaitkan dengan bisnis JK adalah PT Bosowa Energi, yang dipimpin Erwin Aksa, keponakan Kalla, yang mengambil alih proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Gunung Patuha. Proyek itu dihentikan pemerintah Indonesia setelah krisis moneter 1997. Gara-gara penghentian sepihak, pemerintah Indonesia didenda Rp 30 triliun oleh lembaga arbitrase internasional.
Perusahaan ini juga mendapatkan proyek pembangunan PLTU Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang memiliki kapasitas 2x100 MW dengan tafsiran biaya bernilai US$ 200 juta tanpa melalui tender (Bisnis Indonesia edis 8 Juni 2006, dalam artikel PT Basowa & 2 investor listrik ditunjuk langsung). Hal ini diakui pleh PT PLN Persero. Bahwa keputusan dengan penunjukan langsung didasarkan karena wilayah tersebut merupakan daerah krisis listrik dan dianggap sebagai keputusan yang mendesak.
Proyek ini adalah proyek pembangunan PLTU terbesar di Kawasan Indonesia Timur.
Melihat dari hal-hal di atas, rasanya tidak salah juga banyak pihak yang meragukan "conflict interst" JK terhadap bisnis keluarganya. Apalagi JK termasuk pemimpin yang disebut "suka melabrak aturan", yang secara tidak langsung diakui sendiri oleh JK dalam wawancaranya di Tempo edisi terbaru "kalau cuma keputusan presiden atau malah keputusan menteri. Saya bilang, ubah saja aturannya". Nah lo...
Sumber:
http://www.gatra.com/artikel.php?id=82830
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/06/04/223604/1143009/700/presiden-pengusaha-berpotensi-manfaatkan-kekuasaan
http://id.news.yahoo.com/dtik/20090519/tpl-hatta-boediono-tak-hambat-monorel-ta-b28636a.html
http://www.ranesi.nl/arsipaktua/Asia/indonesia060905/Poso_elit_politik061023
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/05/26/headline/krn.20090526.166261.id.html
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0301/28/eko04.html
http://www2.kompas.com/metro/news/0508/20/004646.htm
http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/05/25/brk,20090525-178069,id.html
Jusuf Kalla adalah anak ke-2 dari 17 orang bersaudara dari pasangan pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Groups. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Tahun 1968, Jusuf Kalla menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, penjualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi.
Tapi kenapa bisnis keluarga yang dijalankan bertahun-tahun ini, kemudian dianggap menjadi isu sandungan bagi pencalonan JK sebagai RI-1?. Mari kita bahas.
Jaringan Bisnis Keluarga yang Dikaitkan dengan JK
Salah satu perusahaan JK yang terkenal adalah PT Bukaka Teknik Utama didirikan untuk rekayasa industri dan dikenal sebagai pelopor pabrik Aspal Mixing Plant (AMP) dan gangway (garbarata) di Bandara.
Perusahaan ini disorot banyak publik pada tahun 2005, ketika dia dinyatakan menang tender proyek jalan tol Makassar seksi IV sepanjang 11,2 kilometer. Nilai proyeknya mencapai Rp 450 milyar. Tender ini dianggap bebas hambatan. Karena dalam tender pun Bumi Karsa hanya bersaing dengan Bosowa Marga Nusantara, yang berminat menggarap jalur yang sama. Meski bersaing, Bosowa punya hubungan istimewa dengan Jusuf Kalla. Pemilik Bosowa, Aksa Mahmud, menikah dengan Ramlah, adik perempuan Jusuf Kalla. Bosowa adalah pengelola tol Pelabuhan Makassar-Tallo, tol Makassar yang sekarang dikelola Bosowa sepi pengguna. Sampai-sampai, pengelola tol menyediakan door prize bagi pengendara yang melewati jalan bebas hambatan itu.
Selain itu Proyek yang digarap perusahaan PT Bukaka adalah Cikampek-Palimanan, Pasuruan-Probolinggo, dan Ciawi-Sukabumi. Khusus Cikampek-Palimanan sepanjang 114 kilometer, PT Bukaka kebagian jatah menggarap 37 kilometer. Selebihnya digarap oleh PT Bhaskara Lokabuana milik Henry Pribadi serta Interra Resources milik Edward Soeryadjaya.
PT. Bukaka juga adalah salah satu perusahaan yang memiliki bisnis kuat pengadaan garbarata (jembatan antara terminal dan pesawat di bandara udara) dibeberapa bandara nasional, diantaranya bandara Juanda sebanyak 13 unit, bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sebanyak 3 unit dan bandara Tabing sebanyak 2 unit. Sebelumnya, Bukaka juga sudah menyelesaikan proyek garbarata di bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Sedangkan, untuk bandara Soekarno-Hatta, khususnya garbarata kaca baru satu unit. Namun, hampir semua garbarata baja di sejumlah bandara di Indonesia juga produksi Bukaka. Kecuali garbarata di bandara Menado dan Ambon yang menggunakan produk Prancis.
Pembangunan proyek infrstruktur ini tidak lepas dari impian Jusuf Kalla membangun infrastruktur yang kuat di Indonesia. Sejak awal 2004, Kalla rutin mengadakan pertemuan ''Reboan'', sebulan sekali. Pesertanya sekitar 30 orang. Saat itu, Kalla masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
Peserta diskusi antara lain Menkimpraswil Soenarno, Menteri Keuangan Boediono, Menteri BUMN Laksamana Sukardi, dan para pejabat lainnya. Pada awalnya, pertemuan itu banyak membahas tentang upaya mengurangi kemiskinan. Setelah lama berdiskusi, Jusuf Kalla melontarkan usul kejutan. "Mari membangun sejuta rumah dan seribu kilometer jalan tol," katanya
Ide itu akhirnya makin matang setelah Jusuf Kalla menjadi wakil presiden. Dialah pemprakarsa Infrastructure Summit. Dalam acara yang dihadiri pengusaha dari 20 negara itu, Kalla dan Menteri Perekonomian Aburizal Bakrie menawarkan berbagai proyek infrastruktur.
Pada pertemuan itu, Indonesia menawarkan 91 proyek, 38 di antaranya jalan tol. Proyek yang semula direncanakan 1.000 kilometer melonjak jadi 1.597 kilometer. Namun ada tiga ruas yang digarap Jasa Marga atas penunjukan pemerintah. Yakni Gempol-Pasuruan, Semarang-Solo, dan Bogor Ring Road. Pada awalnya, jalur ini dikelola perusahaan swasta, yang belakangan menyerah, tak mampu melaksanakan proyeknya.
Pemutusan tender ini sempat menjadi polemik antara DPR dan beberapa kalangan, apa lagi dalam tender tersebut juga salah satunya adalah perusahaan milik Aburizal Bakrie yang juga menteri Perekonomian kabinet yang dipimpin SBY tersebut."Bakrie Group dan keluarga Kalla sepatutnya tidak ikut tender ini," kata Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismet Hasan Putro. Keterlibatan perusahaan mereka dinilai akan menimbulkan kerancuan tender. "Bagaimanapun, panitia akan segan kepada Kalla dan Bakrie," Ismet menambahkan.
Jusuf Kalla sendiri keberatan dengan sangkaan miring tentang perusahaan miliknya. "Apa tidak etisnya kalau ikut tender? Perusahaan saya sudah beroperasi 50 tahun," katanya. Kalau tidak boleh mendaftar, Jusuf Kalla justru merasa mendapat diskriminasi. "Sangat berbahaya kalau bangsa ini berdiskriminasi," .
Sebenarnya yang menjadi persoalan tidak hanya sebatas penentuan tender, namun juga pembangunan infrastruktur yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya sistem transportasi yang massal dan berkesinambungan (Faisal Basri dalam diskusi 'Capres-Cawapres Pengusaha, Berbahayakah?' yang digelar di Hongkong Cafe, Jl Sunda, Jakarta, Kamis (4/6/2009)) seperti Kasus Proyek Makasa -Tollo seperti yang diungkap diatas.
Proyek Jakarta Monorel juga sebagai salah satu proyek besar yang dikaitkan dengan Bukaka group. Proyek yang sedianya digarap Pada 2003 pada awalnya diserahkan kepada perusahaan Malaysia MTrans, pembangun Monorel KL, konstruksi dimulai pada Juni 2004 tetapi ditunda hanya setelah berjalan beberapa minggu. MoU MTrans dibatalkan, dan proyek diberikan kepada konsorsium utama Singapura Omnico, yang mengusulkan menggunakan teknologi maglev oleh perusahaan Korea Selatan ROTEM. Pada Juli 2005, projek ini berganti tangan lagi dengan MoU baru diberikan kepada sebuah konsorsium perusahaan Indonesia yang dipimpin oleh PT Bukaka Teknik Utama, PT INKA, dan Siemens Indonesia. Omnico menentang ini.
Proyek Monorel ini juga yang menjadi awal dari perbedaan pendapat antara JK dan Boediono. JK meminta pemerintah untuk menjamin proyek ini agar segera terlaksana. Namun Boediono menolak untuk memberikan jaminan proyek ini karena melabrak banyak aturan yang berlaku. Khususnya aturan tentang perkeretaapian. Berdasarkan UU, semua proyek perkretaapian hanya dikelola oleh PT KA. Tidak ada peluang sama sekali bagi swasta. Menurut Boediono, untuk bisa menjamin proyek ini, maka UU harus dirobah dulu dan itu butuh beberapa waktu agar swasta bisa masuk dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api.
PT Bukaka juga disorot sebagai salah satu perusahaan yang diuntungkan karena kerusahaan Poso yang terus berulang. Perusahaan ini ketika itu sedang membangun sebuah PLTA yang sangat kontroversial di sana, yang berdampak terhadap desa-desa sepanjang sungai Poso dan juga beberapa kelompok perusahaan lain dengan penempatan pasukan sebanyak-banyaknya ke Sulewesi Tengah bagian Timur. Fakta ini diungkapkan oleh George Junus Aditjondro (GJA) dari Poso Centre kepada Radio Nederland Wereldomroep. Jusuf Kalla dinilai GJA lalai dan sengaja mengulur-ngulur penyelesain konflik Poso, dan baru mengungkapkan konflik terbusut sebagai bukan konflik komunal, tapi sisa-sisa radikalisme pada tahun 2006. Pada hal menurutnya mestinya JK sudah menyikapi hal tersebut sejak Malino 9 Desember tahun 2001. GJA menyebutkan bahwa orang yang mengenal konflik Poso sudah tahu bahwa ini bukan lagi konflik antara komunitas Kristen dan komunitas Islam. "Kan yang jadi sasaran adalah komunitas Kristen. Tapi komunitas Kristen juga tidak melihat bahwa yang menyerang mereka atau berbagai tindakan penembakan misterius dan lain-lain itu dilakukan oleh komunitas Islam. Mereka lebih melihatnya itu sebagai tindakan orang-orang yang terlatih. Baik dari dalam aparat sendiri, maupun orang-orang yang dilatih oleh unsur-unsur militer dan polisi.
Perusahaan lain yang selalu dikaitkan dengan bisnis JK adalah PT Bosowa Energi, yang dipimpin Erwin Aksa, keponakan Kalla, yang mengambil alih proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Gunung Patuha. Proyek itu dihentikan pemerintah Indonesia setelah krisis moneter 1997. Gara-gara penghentian sepihak, pemerintah Indonesia didenda Rp 30 triliun oleh lembaga arbitrase internasional.
Perusahaan ini juga mendapatkan proyek pembangunan PLTU Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang memiliki kapasitas 2x100 MW dengan tafsiran biaya bernilai US$ 200 juta tanpa melalui tender (Bisnis Indonesia edis 8 Juni 2006, dalam artikel PT Basowa & 2 investor listrik ditunjuk langsung). Hal ini diakui pleh PT PLN Persero. Bahwa keputusan dengan penunjukan langsung didasarkan karena wilayah tersebut merupakan daerah krisis listrik dan dianggap sebagai keputusan yang mendesak.
Proyek ini adalah proyek pembangunan PLTU terbesar di Kawasan Indonesia Timur.
Melihat dari hal-hal di atas, rasanya tidak salah juga banyak pihak yang meragukan "conflict interst" JK terhadap bisnis keluarganya. Apalagi JK termasuk pemimpin yang disebut "suka melabrak aturan", yang secara tidak langsung diakui sendiri oleh JK dalam wawancaranya di Tempo edisi terbaru "kalau cuma keputusan presiden atau malah keputusan menteri. Saya bilang, ubah saja aturannya". Nah lo...
Sumber:
http://www.gatra.com/artikel.php?id=82830
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/06/04/223604/1143009/700/presiden-pengusaha-berpotensi-manfaatkan-kekuasaan
http://id.news.yahoo.com/dtik/20090519/tpl-hatta-boediono-tak-hambat-monorel-ta-b28636a.html
http://www.ranesi.nl/arsipaktua/Asia/indonesia060905/Poso_elit_politik061023
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/05/26/headline/krn.20090526.166261.id.html
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0301/28/eko04.html
http://www2.kompas.com/metro/news/0508/20/004646.htm
http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/05/25/brk,20090525-178069,id.html
Rabu, 03 Juni 2009
Siapa CAPRES dan Siapa CAWAPRES?
Tulisan ini tidak bermaksud menyudutkan atau menjatuhan salah seorang calon CAPRES dan CAWAPRES, dan bukan untuk tujuan Black Campaing yang paling saya benci itu. Saya juga yakin tulisan ini juga akan dinilai ga penting, jelek atau bahkan cari masalah, khususnya bagi pendukung MEGA-Pro. Tapi tulisan ini hanyalah ungkapan rasa penasaran saya apa bila pasangan ini memenangkan PILPRES mendatang.
Secara de jure memang Megawati yang didaftarkan sebagai CAPRES. Tapi ada beberapa hal yang mengusik pikiran saya, ketika membaca berita atau menyaksikan iklan dan debat tim sukses kedua padangan ini.
Pertama, saat pertama kali mengumumkan bahwa mereka resmi mencalonkan diri sebagai pasangan CAPRES dan CAWAPRES yang akan berkompetisi di PILPRES 2009, Mega secara jelas menyebutkan bahwa untuk urusan ekonomi dalam kabinet mereka mendatang apabila mereka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan dipegang penuh oleh Prabowo. Pertanyaannya adalah siapa yang akan memiliki tanggung jawab dan menggawangi urusan-urusan pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri? Megawati sendiri? Kalau kita lihat, dibandingkan Megawati, tentu dalam masalah ini Prabowo yang lebih kuat. Prabowo adalah mantan PANGKOSTRAT, yang notabene tentu memiliki dasar lebih kuat untuk memimpin bidang ini. Atau semuanya Prabowo yang akan meng-handle?.
Kedua, Kemarin pagi saya baca koran kompas, yang menjelaskan program kerja masing-masing CAPRES dan CAWAPRES, begitu juga debat para tim sukses tadi malam di salah satu stasiun televisi swasta. Bila kita lihat dari program kerja yang ditawarkan oleh pasangan ini. Bisa dipastikan hampir sebagian besar program yang ditawarkan itu tidak lain adalah program kerja yang sudah ditawarkan oleh Prabowo dalam paket 8 Program Aksi Untuk Kemakmuran Rakyatnya yang tawarkan GERINDRA dalam kampanye PEMILU kemarin. Tadinya saya takut salah tebak atau terlalu buruk sangka pada dua tokoh ini. Makanya saya iseng membuka web side resmi MEGA-Pro (www.megaprabowo.com). Disalah satu fiturnya disebutkan bahwa kita bisa memberi dukungan pada baik kepada Mega atau Prabowo lewat facebook. Artinya ini adalah benar-benar fiture suporting resmi untuk dua tokoh ini lewat jaringan Facebook. Saya mencoba situs untuk Prabowo untuk pertama kali...webnya cukup lengkap, termasuk bicara tentang GERINDRA dan juga programnya (silahkan buka:http://www.facebook.com/pages/Prabowo-Subianto/23383061178?ref=ts ) dan benar semua program itu ada di situs ini. Iseng lagi saya buka situs resmi untuk Megawati dihttp://www.facebook.com/pages/Megawati-Soekarnoputri/37975304982. Bisa disebut ini sebagai situs resmi Megawati, situs ini nyaris tidak ada isinya, hanya lambang mega-pro tanpa program dan penjelasan lainnya. Saya tidak tahu apakah karena ini baru dibuat atau tidak, tapi situs dukungan Prabowo jauh lebih komplit termasuk program kerja GERINDRA, walau foto Megawati dengan Prabowo sama-sama kita temui dalam situs ini. Sekali lagi saya bertanya-tanya, ini yang maju jadi CAPRES dan CAWAPRES siapa sebenarnya?
Ketiga, Sudah lihat Iklan pertama MEGA-Pro?. Pertama kali menyaksikan iklan tersebut sudah bisa kita duga iklan ini sangat identik sekali dengan gaya iklannya GERINDRA ketika PEMILU kemarin. Komentar yang sama juga dilontarkan di Detiknews.com, seperti dibawah ini:
Tema iklan itu mirip dengan tema yang dipakai Prabowo saat pemilu legislatif dulu yaitu tentang potensi sumber daya Indonesia yang diselewengkan sehingga membuat bangsa ini tidak makmur di masa kepemimpinan saat ini.
Gambar Mega dan Prabowo kemudian muncul lagi di akhir iklan. Keduanya mengenakan pakaian serupa yaitu kemeja banyak saku yang menjadi trade mark Prabowo selama ini, berwarna krem. Keduanya tampak kompak di tengah masyarakat kecil.
Kembali lagi saya bertanya-tanya, Peran Mega kira-kira apa ya? Jika semuanya ber-sense Prabowo, Mega kira-kira dianggap apa?. Pada hal yang akan memegang tampuk kepemimpinan tertinggi nantinya adalah Megawati sendiri (kalau terpilih). Sepertinya dominasi 14,03% suara pemilu yang dicapai PDI-P sama sekali tidak tercermin dari fakta-fakta di atas. Semuanya tenggelam oleh perolehan suara yang hanya 4,46% yang diraih GERINDRA. Sayang sekali ....mungkin saja rakyat memilih PDI-P bukan saja sekedar fanatisme pada Mega tapi juga program dan janji-janji PDI-P saat pemilu kemarin.
Ini hanya dugaan saya saja. Bisa dibayangkan betapa pentingnya peran WAPRES nantinya jika pasangan ini terpilih. Satu sisi bagus juga sih... Selama ini CAWAPRES selalu menggangap dirinya selalu menjadi bemper sang presiden(*melirik JK*), orang nomor 2 tetap nomor 2. Tapi mungkin jika pasangan ini maju akan berbeda. Apakah mungkin akan ada presiden nantinya yang akan berkomentar "saya hanya dianggap bemper" he...he....Just kidding :-)
Mudah-mudahan tidak buruk sangka lagi. Ketika dalam sebuah institusi atau organisasi, terjadi dominasi diluar hal yang lumrah. Maksud saya, ketika orang nomor dua tiba-tiba dominan atau muncul dua kepemimpinan ganda. Konflik akan mudah terpicu. Akan mudah muncul dua blok yang saling bertentangan. Blok pertama adalah blok yang berpegang teguh bahwa secara de jure, pemimpin institusi adalah orang yang diangkat secara hukum. Sedangkan blok yang kedua adalah blok yang pro dengan fakta atau de facto, bahwa siapa yang sebenarnya dalam prakteknya berperan dan dialah yang dipandang sebagai pemimpin.
Melihat pola yang mengemuka saat ini, hal ini mungkin saja terjadi. Kecuali kemudian Mega memang dengan penuh kerelaan membiarkan Prabowo lah yang menjalankan dan memimpin roda pemerintahan. Fungsi Mega dan Prabowo disini mungkin tidak jauh beda model presidensial dengan Pedana Mentri (premier-Presidencial). Dimana Prabowo adalah Pedana Menterinya dan Mega adalah Presiden. Tapi model ini tidak kita kenal, kita menggunakan sistem Presidencial-parlementary. Dimana Presiden memiliki tanggung jawab penuh dalam pemerintahan atas persetujuan parlemen.
Entahlah apa jadinya..mungkin kita perlu mengkritisinya lebih dalam lagi.
Monggo...mohon masukan dan pendapatnya.
Tulisan ini juga dipublikasikan di Politikana.com pada: Rabu, 3 Jun '09 19:32
Selasa, 02 Juni 2009
HAM dan Ketidakadilan Global
Ditenggah panasnya suasana politik dengan dengungan neo-lib pada pasangan SBY-Boediono, sekarang giliran dua pasanganCAPRES dan CAWAPRES lain disandung isu HAM, siapa lagi kalau bukan Prabowo dan Wiranto. Prabowo dan Wiranto disebut-sebut masuk dalam daftar orang-orang yang tidak bisa masuk ke AS dan negera besar lain akibat keterlibatan kasus pelanggaran HAM. Bahkan, menurut Kontras, Prabowo pernah mengakui sendiri kabar tersebut dalam wawancara dengan salah satu agensi pers Prancis pada tahun ini. Isu HAM ini pula dikabarkan akan mengancam dua calon pejabat ini bisa berkunjung ke luar negeri walau pun untuk tugas kenegaraan apa bila salah satu mereka terpilih nanti.
Berita ini mungkin tidak berita baru lagi. Saya sudah membaca kabar ini kira-kira seminggu yang lalu di salah satu media masa. Tapi jadi tergelitik juga untuk menulis, ketika tadi pagi menyaksikan berita Manohara di salah satu statiun TV swasta, yang kemudian dirangkai juga dengan berita tentang perkembangan kasus David Hartanto, mahasiswa Indonesia yang dituduh merencanakan pembunuhan terhadap dosennya di UNT-Singapura. Berita terakhir, malah besar dugaan David telah dibunuh oleh dosen pembimbingnya itu sendiri.
Menyedihkan sekali. Bangsa ini sudah didikte sedemikian rupa oleh bangsa lain. Bangsa ini bagai tak punya taring, kita selalu ditodong tidak melaksanakan HAM, tapi pelanggaran HAM yang terjadi pada warga negara kita di luar negeri tidak pernah bisa kita lindungi dengan kata HAM itu sendiri. Bukan hanya kasus Monohara dan David Hartanto tersebut, tapi sudah puluhan TKI kita yang diperlakukan tidak adil di Malaysia, Singapura dan juga di Timur Tenggah sana. Apa yang bisa kita perbuat? Sama sekali tidak ada. Kecuali hanya membawa mayat tak bernyawa itu pulang, atau membawa orang-orang tak berdaya yang sudah babak belur bahkan kehilangan akal sehat karena depresi.
Sejak dulu hingga saat ini pemerintah tidak bisa memperjuangkan hak warga negara kita dan bertindakan tegas terhadap negara-negara tak beradap itu. Duta besar kita hanyalah orang-orang mandul yang tidak bisa berkutik. Semuanya juga karena kata-kata HAM.
Apa sih Sebenarnya Makhluk "HAM" ini?
Asal mula kata-kata Hak Asasi Manusia ini (Human right) muncul pertama kali di bangsa Yunani kuno, yang artinyanya tidak lain adalah untuk melindungi orang-orang pada zaman itu terhadap perlakukan kesewenang-wenangan. HAM merupakan sinonim dari hak alami (natural right) yang bersumber dari hukum alam sendiri. Menurut filosof saat itu-Socrates dan Plato, hukum alam sendiri adalah sebuah refleksi perintah alam yang sifatnya universal. Sama pentingnya dengan pemahaman kita kenapa kita yakin tuhan itu ada dan dia lah yang mengatur alam ini. Begitu juga manusia, setiap manusia akan menghadapi fase alami dalam hidupnya bahwasanya dia akan melewati tahapan -tahapan alami seperti lahir, tumbuh dan kemudian akhirnya mati. Karena fase alami inilah, maka setiap manusia memiliki hak alami sebagai suatu yang sudah kodrati sehingga dia bisa melewati semua fase itu sebagaimana mestinya. Hak itu diantaranya adalah hak untuk diperlakukan sama, tidak dibedakan dan bisa tumbuh sebagaimana mestinya, hingga nanti dia juga bisa menyelesaikan fase hidupnya secara alami. Ide HAM ini kemudian diteruskan oleh tradisi Romawi kuno, dimana oleh Roman jurist Ulpianpercaya hak alami ini adalah milik semua orang apakah dia warganegara Romawi sendiri atau tidak.
Isu HAM terus berkembang, khususnya di negara-negara Eropa, diantaranya tahun Tahun 1215:Magna Charta di Inggris yang merupakan cikal bakal kebebasan warga negara Inggris yang berupa kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya (Davidson 1994: 2), tahun 1776 "Rights of Man"yang merupakan awal Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan deklarasi Hak Manusia dan Warganegara pada tahun 1789 di Perancis.
Di akhir Perang Dunia Kedua, isu HAM ini bangkit lagi. Setelah umat dunia hidup jauh dari perdamaian dan penindasan dimana-mana. Isu HAM ini kemudian deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, yang dijabarkan dalam 30 pasal, diantaranya adalah: hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan terhadap badan, diakui kepribadiannya, memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, mendapatkan suatu kebangsaan, mendapatkan hak milik atas benda, bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, bebas memeluk agama, bengeluarkan pendapat, berapat dan berkumpul, mendapat jaminan sosial, mendapatkan pekerjaan, berdagang, mendapatkan pendidikan, turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat, menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.
Cita-cita HAM yang sudah dideklarasikan dan diakui oleh semua umat di dunia ini telah terdegradasi dan bahkan tidak memberikan keadilan global. Isu HAM pula yang sudah menjadi alat "penjajahan terselubung" bagi negara-negara kuat untuk menekan negara kecil. Bahkan dengan "senjata HAM" negara maju dapat dengan leluasa menjatuhkan sanksi yang tak adil bagi negara kecil seperti embargo senjata atau juga embargo ekonomi . Senjata "HAM" juga yang digunakan oleh Amerika Serikat dan konco-konconya dijadikan alat penghalal cara untuk menyerang Irak di awal abat 21. Namun sebaliknya negara-negara kecil yang tak berdaya tidak bisa menindaki perlakuan tidak adil negara besar ini, selain hanya sekedang pernyataan prihatin dan mengecam.
Ternyata "HAM" tidak benar-benar membawa keadilan bagi seluruh umat manusia.
Tulisan ini sudah pernah dipublikasiskan pada Politikana.com pada: Selasa, 2 Jun '09 16:45
Langganan:
Postingan (Atom)