Pendeklarasian CAPRES dan CAWAPRES yang terakhir akhirnya kemarin terjadi juga. Kabarnya dana yang dikelurakan untuk mendeklarasian pasangan Mega-Prabowo mencapai lebih dari setengah milyar.
Mega dan Prabowo yang memilih Bantar Gebang sebagai tempat pengukuhan mereka sebagai CAPRES dan CAWAPRES, selain mensimbolkan wahwa dua pasangan ini maju dalam PILPRES dengan membawa jargor ekonomi kerakyatan tapi kabarnya juga bertujuan untuk "menyindir" pendeklarasian yang sudah dilakukan oleh SBY-Boediono yang terkesan mewah ditenggah keterpurukan ekonomi dan masih banyaknya rakyat yang hidup dalam kemiskinan.
Ironi sekali...pendeklarasian ditenggah lingkungan rakyat miskin dengan biaya yang sangat besar, seperti memberikan nuasa memperjelas "gap" antara si Kaya dan Si Miskin. Sekali lagi para elit politik kita telah gagal memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Sebagai salah satu proses demokrasi dalam suatu negara, kita sadari bahwa Pemilihan umum dan juga pemilihan pemimpin negara adalah sebagai dipandang sebagai salah satu proses pembelajaran politik bagi bangsa ini, yang merupakan salah satu hasil dari reformasi sejak tahun 1998. PEMILU 2004 diakui telah membawa Indonesia memasuki babak baru dunia demokrasi politik yang diakui oleh seluruh dunia sebagai salah bentuk keberhasilan penegakan demokrasi pada suatu negara.
Sebagai proses pembelajaran demokrasi, setiap aktivitas politik menuju demokrasi tersebut tentu akan menjadi bagian proses pendidikan politik bagi segenap lapisan bangsa. Bayle and Mulcahy (1993) menyebutkan bahwa pendidikan politik publik akan mengajari publik bagaimana melihat dan mengunakan fakta dan informasi spesifik dan relevan untuk menpengaruhi dan menciptakan kebijakan publik yang akan menguntungkan bagi barang publik (public good) dan mampu memberikan pencerahan bagi rakyat tentang kebenaran self interest-nya.
Proses demokrasi seharusnya mampu membawa publik untuk memahami bahwa public good - yang biasanya selalu diidentikan dengan perbaikan dan pencapaian kesejahteraa- tidak lah sekedar pemenuhan self interest mereka semata secara individu. Namun melalui proses demokrasi seharusnya politik warganegara(Citizen politics) mampu mendengar dan merangkul banyak sudut pandang dan mencoba untuk menemukan solusi yang secara dapat memberikan keseimbangan dari berbagai perbedaan interest tersebut.
Bayle and Mulcahy juga menjelaskan, bahwa pendidikan politik publik membutuhkan pengetahuan yang tidak hanya bersifat sain, teknis dan faktual. Namun pendidikan politik juga membutuhkan dan memiliki peran besar dalam meninformasikan sistem nilai kepada publik yang dapat membangun nilai moral, etika dalam masyarakat.
Pendidikan politik publik menjebatani gap antara " para ahli" (elit politik) dan rakyat. "Para ahli" mungkin memiliki jawaban-jawaban teknis untuk berbagai isu-isu publik, sementara rakyat akan melihatnya sebagai suatu dalam konteks moral dan politik. Ini adalah tantangan terbesar dalam proses demokrasi, bagaimana membawa publik bersama dengan "para ahli" dimana sudut pandang masing-masing pihak mampun dipahami dan dihargai bersama untuk pencapain tujuan bersama. Dengan kata lain pendidikan politik seharusnya membuat publik (rakyat) menjadi "ahli" juga dalam memahami nilai-nilai dalam tatanan peradapannya dan menentukan pilihan action untuk perubahan kehidupan yang lebih baik.
Di suasana pemilu dan pilpres seperti ini, seharusnya proses tranfer pembelajaran ini harus bisa terjadi. Dimana publik bisa mendapat pembelajaran untuk membangun kehidupan mereka yang lebih baik, tentu saja tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup dasar mereka, namun juga sebuah masyarakat yang memiliki nilai moral dan integritas sehingga mereka bisa menjadi orang yang lebih beradap. Sayangnya tranfer ini tidak terjadi dalam dunia politik kita. "Para ahli" yang tidak lain adalah para elit politik tidak memberikan pembelajaran yang baik ketika mereka hanya mempertontonkan sebuah perlombaan perebutan kekuasaan dengan cara-cara seperti sekedar membuat aksi tandingan dengan apa yang dilakukan oleh lawan politik mereka. Meraka melupakan esensi mereka sebagai "public figure" yang akan menjadi "contoh" bagi masyarakat. Adalah benar deglarasi SBY yang mewah tidak mencerminkan bangsa sedang dalam krisis. Tapi deklarasi Mega dan Prabowo yang katanya dekat dengan rakyat juga dengan biaya yang luar biasa besarnya, jadi apa bedanya?, kalau bukan sekedar "perlombaan Fashion show" politik...kedua-duanya toh mewah dari sisi biaya.
Tranfer nilai juga gagal dilakukan oleh elit-elit politik ketika mereka hanya membangun pencitraannya dengan melakukan black campaign terhadap lawan politik dengan menghembuskan isu-isu berbunyi nada miring yang melibatkan salah seorang tokoh lawan politik dan memaparkan kekurang lawan politik. Isu-isu perubahaan yang ditawarkan terkalahkan dengan isu-isu negatif lawan politik. Sehingga jangan salahkan rakyat ketika berkomentar "saya tidak memilih si anu karena lamban", atau "saya tidak milih si badu karena banyak bacot dan lain-lain". Inti dari pesan politik pembaharuan itu tidak sampai, karena nilai yang diterima oleh masyarakat adalah justifikasi tokoh yang tidak esensial.
Sangat disayangkan "para ahli-ahli" kita hanya memberikan pendidikan moral yang rendah dibadingkan menjadikan rakyat menjadi orang cerdas untuk perubahan hidupnya yang lebih baik.
Tulisan ini juga dipublikasikan pada Politikana.com pada: Senin, 25 Mei '09 07:14
Tidak ada komentar:
Posting Komentar