Melihat judulnya, saya yakin semua fans JK pasti akan langsung komentar "Mang kenapa? Ga boleh?..sama kayak sensitifnya tim suksesnya JK-WIN dengan isu ini. Well... sekali lagi saya tidak akan berniat untuk black campaingn untuk CAPRES yang satu ini, tapi saya hanya mencoba berbagi informasi hasil penelusuran saya.
Jusuf Kalla adalah anak ke-2 dari 17 orang bersaudara dari pasangan pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Groups. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Tahun 1968, Jusuf Kalla menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, penjualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi.
Tapi kenapa bisnis keluarga yang dijalankan bertahun-tahun ini, kemudian dianggap menjadi isu sandungan bagi pencalonan JK sebagai RI-1?. Mari kita bahas.
Jaringan Bisnis Keluarga yang Dikaitkan dengan JK
Salah satu perusahaan JK yang terkenal adalah PT Bukaka Teknik Utama didirikan untuk rekayasa industri dan dikenal sebagai pelopor pabrik Aspal Mixing Plant (AMP) dan gangway (garbarata) di Bandara.
Perusahaan ini disorot banyak publik pada tahun 2005, ketika dia dinyatakan menang tender proyek jalan tol Makassar seksi IV sepanjang 11,2 kilometer. Nilai proyeknya mencapai Rp 450 milyar. Tender ini dianggap bebas hambatan. Karena dalam tender pun Bumi Karsa hanya bersaing dengan Bosowa Marga Nusantara, yang berminat menggarap jalur yang sama. Meski bersaing, Bosowa punya hubungan istimewa dengan Jusuf Kalla. Pemilik Bosowa, Aksa Mahmud, menikah dengan Ramlah, adik perempuan Jusuf Kalla. Bosowa adalah pengelola tol Pelabuhan Makassar-Tallo, tol Makassar yang sekarang dikelola Bosowa sepi pengguna. Sampai-sampai, pengelola tol menyediakan door prize bagi pengendara yang melewati jalan bebas hambatan itu.
Selain itu Proyek yang digarap perusahaan PT Bukaka adalah Cikampek-Palimanan, Pasuruan-Probolinggo, dan Ciawi-Sukabumi. Khusus Cikampek-Palimanan sepanjang 114 kilometer, PT Bukaka kebagian jatah menggarap 37 kilometer. Selebihnya digarap oleh PT Bhaskara Lokabuana milik Henry Pribadi serta Interra Resources milik Edward Soeryadjaya.
PT. Bukaka juga adalah salah satu perusahaan yang memiliki bisnis kuat pengadaan garbarata (jembatan antara terminal dan pesawat di bandara udara) dibeberapa bandara nasional, diantaranya bandara Juanda sebanyak 13 unit, bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sebanyak 3 unit dan bandara Tabing sebanyak 2 unit. Sebelumnya, Bukaka juga sudah menyelesaikan proyek garbarata di bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Sedangkan, untuk bandara Soekarno-Hatta, khususnya garbarata kaca baru satu unit. Namun, hampir semua garbarata baja di sejumlah bandara di Indonesia juga produksi Bukaka. Kecuali garbarata di bandara Menado dan Ambon yang menggunakan produk Prancis.
Pembangunan proyek infrstruktur ini tidak lepas dari impian Jusuf Kalla membangun infrastruktur yang kuat di Indonesia. Sejak awal 2004, Kalla rutin mengadakan pertemuan ''Reboan'', sebulan sekali. Pesertanya sekitar 30 orang. Saat itu, Kalla masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
Peserta diskusi antara lain Menkimpraswil Soenarno, Menteri Keuangan Boediono, Menteri BUMN Laksamana Sukardi, dan para pejabat lainnya. Pada awalnya, pertemuan itu banyak membahas tentang upaya mengurangi kemiskinan. Setelah lama berdiskusi, Jusuf Kalla melontarkan usul kejutan. "Mari membangun sejuta rumah dan seribu kilometer jalan tol," katanya
Ide itu akhirnya makin matang setelah Jusuf Kalla menjadi wakil presiden. Dialah pemprakarsa Infrastructure Summit. Dalam acara yang dihadiri pengusaha dari 20 negara itu, Kalla dan Menteri Perekonomian Aburizal Bakrie menawarkan berbagai proyek infrastruktur.
Pada pertemuan itu, Indonesia menawarkan 91 proyek, 38 di antaranya jalan tol. Proyek yang semula direncanakan 1.000 kilometer melonjak jadi 1.597 kilometer. Namun ada tiga ruas yang digarap Jasa Marga atas penunjukan pemerintah. Yakni Gempol-Pasuruan, Semarang-Solo, dan Bogor Ring Road. Pada awalnya, jalur ini dikelola perusahaan swasta, yang belakangan menyerah, tak mampu melaksanakan proyeknya.
Pemutusan tender ini sempat menjadi polemik antara DPR dan beberapa kalangan, apa lagi dalam tender tersebut juga salah satunya adalah perusahaan milik Aburizal Bakrie yang juga menteri Perekonomian kabinet yang dipimpin SBY tersebut."Bakrie Group dan keluarga Kalla sepatutnya tidak ikut tender ini," kata Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismet Hasan Putro. Keterlibatan perusahaan mereka dinilai akan menimbulkan kerancuan tender. "Bagaimanapun, panitia akan segan kepada Kalla dan Bakrie," Ismet menambahkan.
Jusuf Kalla sendiri keberatan dengan sangkaan miring tentang perusahaan miliknya. "Apa tidak etisnya kalau ikut tender? Perusahaan saya sudah beroperasi 50 tahun," katanya. Kalau tidak boleh mendaftar, Jusuf Kalla justru merasa mendapat diskriminasi. "Sangat berbahaya kalau bangsa ini berdiskriminasi," .
Sebenarnya yang menjadi persoalan tidak hanya sebatas penentuan tender, namun juga pembangunan infrastruktur yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya sistem transportasi yang massal dan berkesinambungan (Faisal Basri dalam diskusi 'Capres-Cawapres Pengusaha, Berbahayakah?' yang digelar di Hongkong Cafe, Jl Sunda, Jakarta, Kamis (4/6/2009)) seperti Kasus Proyek Makasa -Tollo seperti yang diungkap diatas.
Proyek Jakarta Monorel juga sebagai salah satu proyek besar yang dikaitkan dengan Bukaka group. Proyek yang sedianya digarap Pada 2003 pada awalnya diserahkan kepada perusahaan Malaysia MTrans, pembangun Monorel KL, konstruksi dimulai pada Juni 2004 tetapi ditunda hanya setelah berjalan beberapa minggu. MoU MTrans dibatalkan, dan proyek diberikan kepada konsorsium utama Singapura Omnico, yang mengusulkan menggunakan teknologi maglev oleh perusahaan Korea Selatan ROTEM. Pada Juli 2005, projek ini berganti tangan lagi dengan MoU baru diberikan kepada sebuah konsorsium perusahaan Indonesia yang dipimpin oleh PT Bukaka Teknik Utama, PT INKA, dan Siemens Indonesia. Omnico menentang ini.
Proyek Monorel ini juga yang menjadi awal dari perbedaan pendapat antara JK dan Boediono. JK meminta pemerintah untuk menjamin proyek ini agar segera terlaksana. Namun Boediono menolak untuk memberikan jaminan proyek ini karena melabrak banyak aturan yang berlaku. Khususnya aturan tentang perkeretaapian. Berdasarkan UU, semua proyek perkretaapian hanya dikelola oleh PT KA. Tidak ada peluang sama sekali bagi swasta. Menurut Boediono, untuk bisa menjamin proyek ini, maka UU harus dirobah dulu dan itu butuh beberapa waktu agar swasta bisa masuk dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api.
PT Bukaka juga disorot sebagai salah satu perusahaan yang diuntungkan karena kerusahaan Poso yang terus berulang. Perusahaan ini ketika itu sedang membangun sebuah PLTA yang sangat kontroversial di sana, yang berdampak terhadap desa-desa sepanjang sungai Poso dan juga beberapa kelompok perusahaan lain dengan penempatan pasukan sebanyak-banyaknya ke Sulewesi Tengah bagian Timur. Fakta ini diungkapkan oleh George Junus Aditjondro (GJA) dari Poso Centre kepada Radio Nederland Wereldomroep. Jusuf Kalla dinilai GJA lalai dan sengaja mengulur-ngulur penyelesain konflik Poso, dan baru mengungkapkan konflik terbusut sebagai bukan konflik komunal, tapi sisa-sisa radikalisme pada tahun 2006. Pada hal menurutnya mestinya JK sudah menyikapi hal tersebut sejak Malino 9 Desember tahun 2001. GJA menyebutkan bahwa orang yang mengenal konflik Poso sudah tahu bahwa ini bukan lagi konflik antara komunitas Kristen dan komunitas Islam. "Kan yang jadi sasaran adalah komunitas Kristen. Tapi komunitas Kristen juga tidak melihat bahwa yang menyerang mereka atau berbagai tindakan penembakan misterius dan lain-lain itu dilakukan oleh komunitas Islam. Mereka lebih melihatnya itu sebagai tindakan orang-orang yang terlatih. Baik dari dalam aparat sendiri, maupun orang-orang yang dilatih oleh unsur-unsur militer dan polisi.
Perusahaan lain yang selalu dikaitkan dengan bisnis JK adalah PT Bosowa Energi, yang dipimpin Erwin Aksa, keponakan Kalla, yang mengambil alih proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Gunung Patuha. Proyek itu dihentikan pemerintah Indonesia setelah krisis moneter 1997. Gara-gara penghentian sepihak, pemerintah Indonesia didenda Rp 30 triliun oleh lembaga arbitrase internasional.
Perusahaan ini juga mendapatkan proyek pembangunan PLTU Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang memiliki kapasitas 2x100 MW dengan tafsiran biaya bernilai US$ 200 juta tanpa melalui tender (Bisnis Indonesia edis 8 Juni 2006, dalam artikel PT Basowa & 2 investor listrik ditunjuk langsung). Hal ini diakui pleh PT PLN Persero. Bahwa keputusan dengan penunjukan langsung didasarkan karena wilayah tersebut merupakan daerah krisis listrik dan dianggap sebagai keputusan yang mendesak.
Proyek ini adalah proyek pembangunan PLTU terbesar di Kawasan Indonesia Timur.
Melihat dari hal-hal di atas, rasanya tidak salah juga banyak pihak yang meragukan "conflict interst" JK terhadap bisnis keluarganya. Apalagi JK termasuk pemimpin yang disebut "suka melabrak aturan", yang secara tidak langsung diakui sendiri oleh JK dalam wawancaranya di Tempo edisi terbaru "kalau cuma keputusan presiden atau malah keputusan menteri. Saya bilang, ubah saja aturannya". Nah lo...
Sumber:
http://www.gatra.com/artikel.php?id=82830
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/06/04/223604/1143009/700/presiden-pengusaha-berpotensi-manfaatkan-kekuasaan
http://id.news.yahoo.com/dtik/20090519/tpl-hatta-boediono-tak-hambat-monorel-ta-b28636a.html
http://www.ranesi.nl/arsipaktua/Asia/indonesia060905/Poso_elit_politik061023
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/05/26/headline/krn.20090526.166261.id.html
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0301/28/eko04.html
http://www2.kompas.com/metro/news/0508/20/004646.htm
http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/05/25/brk,20090525-178069,id.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar